Oleh Mohammad Affan Basyaib
(Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan dan Direktur ABAT Academy)
RIYADH—30 April 2025 Pendidikan. Selalu penting. Tapi di belakangnya, selalu ada pertanyaan fundamental: pendanaan? Siapa tak mau sekolah anaknya ditanggung negara? Siapa tak mau punya kampus megah tanpa utang?
Inilah yang membuat kami,para mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan King Saud University membuat sebuah agenda workshop dengan judul : Investasi dan Pendanaan Pendidikan
Acara ini dipandu oleh Professor kami yang mengampu mata kuliah Pendanaan Pendidikan, Prof. Khalid Al-Subaie, yang juga Wakil Dekan Pengembangan Softskill Keterampilan KSU.
Kami mengundang tiga narasumber utama dari dua kementerian: Dr. Munira Al-Aboudi, General Manager of Human Capital and Innovation dari Kementerian Investasi Saudi (MISA); Fawaz Al-Baitar, Perwakilan Kementerian Pendidikan Saudi Urusan Investasi; dan Dr. Ayed Al-Otaibi, Konsultan Menteri Investasi.
Maka, ketika saya mendengarkan paparan para narasumber ini kemarin, mata saya langsung terbuka lebar. Bukan soal minyak, bukan soal haji, bukan soal NEOM atau TheLine. Ini soal anak-anak. Soal masa depan Saudi yang bernama pendidikan.
Bukan rahasia lagi, Saudi sedang berubah. Program utamanya: Vision 2030. Intinya,
stop bergantung pada minyak. Ganti ke hal lain. Salah satunya? Investasi.
Vision 2030 menuntut diversifikasi, salah satunya dengan menaikkan investasi secara keseluruhan.
Saudi sedang mengejar target besar.
Kementerian Investasi (MISA), yang baru didirikan pada Februari 2020, kini menjalankan
Strategi Nasional Investasi (NIS). Targetnya menaikkan Arus Investasi Asing Langsung (FDI) hingga 388 miliar Riyal Saudi pada 2030.
Pahitnya Biaya Belajar
Namun, pendidikan punya tantangan tersendiri.
“Sektor pendidikan itu risikonya tinggi bagi bank,” kata Fawaz Al-Baitar, Perwakilan Kementerian Pendidikan Urusan Investasi. Kenapa? Sebab, ia butuh infrastruktur yang mahal. Gedung, laboratorium, asrama. Semuanya bernilai triliunan.
Saat ini, partisipasi sektor swasta dalam pendanaan pendidikan baru 17%. Target mereka di 2030 nanti? 24%.
Itu berarti, perlu uang puluhan triliun untuk mencapai target itu. Uang itu harus datang dari swasta. Saudi sadar, Pemerintah tak bisa sendirian. Makanya, Kementerian Investasi Saudi dan Kementerian Pendidikan duduk bareng.
Jurus pertama adalah memudahkan akses dana.
Dr. Munira Al-Aboudi, General Manager of Human Capital and Innovation di Kementerian Investasi, mencoba memberi solusi. “Kami aktifkan Pinjaman tanpa bunga (Qardh Hasan), kerja sama pemerintah-swasta (PPP) seperti di beberapa colleges,” katanya. Bahkan, beberapa proyek raksasa seperti New Murabba dan Misk sudah mencantumkan komponen Pendidikan dalam rencana mereka.
Bahkan, ada fasilitas pinjaman khusus dari Bank Albilad dan Bank Alinma. Ini serius. Pinjaman untuk sekolah, untuk kuliah. Belum lagi peran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRDF- Hadaf) dan Dana Pengembangan Industri Saudi (SIDF) yang memberi pinjaman khusus pendidikan Teknik/vokasi. Peta jalan ini harusnya bisa ditiru negara mana pun.
Jurus kedua: Tanah 50 tahun.
Tapi jurus paling dahsyat datang dari regulasi terbaru.
“Kami sekarang punya Peraturan Pengelolaan Real Estat Kota (Municipal Real Estate Disposal Regulation). Ini memberi keuntungan bagi investor pendidikan dibanding sektor lain,” ungkap Dr. Ayed Al-Otaibi.
Keputusan Dewan Menteri pada April 2024 lalu adalah kuncinya. Intinya, Kementerian Pendidikan bisa mengelola aset tanahnya (yang bersertifikat) seolah-olah itu aset kota.
Bayangkan misalnya seorang investor yang membangun sekolah atau kampus kini bisa menyewa aset (tanah atau bangunan) milik kementerian atau universitas seperti King Saud University (KSU) untuk jangka waktu maksimal 50 tahun.
Lima puluh tahun! Ini adalah kepastian yang luar biasa bagi investor. Ia bisa berhitung, membangun, dan menikmati hasil investasinya tanpa khawatir kontrak diputus dalam waktu singkat.
Belum lagi insentif lain yaitu Jaminan Bank yang biasanya mencekik, kini mendapat diskon 25% dari nilai sewa tahun pertama. Uang yang tadinya harus mengendap di bank sebagai jaminan, kini bisa dipakai untuk modal kerja!
Jadi setidaknya ada 3 aturan baru: masa sewa maksimal 50 tahun, diskon jaminan bank 25% dari nilai sewa tahun pertama, dan investasi temporer fasilitas milik kampus.
Jurus ini cerdas. Pemerintah Saudi tidak memberi uang. Pemerintah hanya memberi kepastian dan memudahkan penggunaan aset yang selama ini hanya tidur. Aset yang mati itu kini dihidupkan untuk mendanai pendidikan.
Ini adalah perpaduan antara visi ambisius MISA dan kebutuhan mendesak sektor pendidikan. Mereka menciptakan ekosistem investasi yang memungkinkan swasta membangun “panggung belajar” yang masif.
Fawaz Al-Baitar juga memaparkan dua model utama yang didorong: Pertama, universitas dikelola swasta, tapi pendanaannya dari pemerintah. Kedua, sistem Voucher Pendidikan yang didanai pemerintah.
Tantangan yang tersisa
Namun, Al-Baitar dan Al-Otaibi kompak menyebut tantangannya adalah dukungan pemerintah untuk universitas negeri.
“Apakah biaya per mahasiswa di universitas negeri sama dengan di universitas swasta?”. Inilah pertanyaan kuncinya. Subsidi besar ke negeri membuat swasta sulit bersaing harga. Selain itu, investasi di infrastruktur fisik (misalnya, laboratorium akademik) masih belum terlihat inisiatif jelas karena biayanya yang sangat tinggi.
Terakhir, Al-Otaibi menekankan, tujuan utama adalah partisipasi kolektif, termasuk dalam jasa penunjang seperti keikusertaan para perusahaan.
Tentu, tantangan-tantangan ini tetap ada. Seperti biaya mahasiswa di universitas negeri yang disubsidi versus swasta yang harus berjuang. Tapi, dengan jurus tanah 50 tahun dan diskon jaminan bank ini, setidaknya Saudi telah membuka pintu pendanaan pendidikan sebesar-besarnya.
Pendidikan yang maju selalu dibeli dengan investasi yang serius. Dan Saudi sudah menunjukkan keseriusan untuk menyepakati harga itu.
Kesimpulannya adalah saya melihat bahwa Pemerintah Saudi tidak memberi uang tunai, mereka memberi kepastian melalui kontrak 50 tahun dan memudahkan penggunaan aset yang sebelumnya tidak produktif. Dimana tujuan akhirnya adalah partisipasi semua pihak.
