Oleh Mohammad Affan Basyaib
(Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan King Saud University)
Semua berawal dari sini. Dari angka.
Gaji Rp 750
Bisa bayangkan? Gaji guru SD (Sekolah Dasar) dulu Rp 750. Di era 1960-an. Saat inflasi belum menggila. Saat negara ini baru merintis. Angka Rp 750 itu sangat besar.
Dr. (HC) Abdul Kadir Baradja—saya biasa memanggilnya Ami Kadir—punya perbandingan tajam. Biaya hidup total. Untuk dua mahasiswa sekaligus. Yang ngekos di Dago, Bandung.
Dago itu kawasan elit. Dekat ITB. Kampus paling top. Biaya hidup di sana pasti paling mahal. Berapa biaya total dua mahasiswa itu sebulan? Hanya Rp 350.
Ami Kadir tahu persis angka ini. Beliau sendiri yang tiap bulan mengirim uang saku via pos wesel ke kerabatnya yang kuliah di sana.
Artinya? Gaji seorang guru SD. Guru level paling dasar. Lebih dari dua kali lipat biaya hidup total dua mahasiswa di kota termahal.
Guru SD bisa menanggung hidup dua mahasiswa ITB di Dago, dan gajinya masih sisa. Banyak. Hidupnya sangat-sangat mapan. Terhormat. “Dulu guru bisa beli Vespa,” kenang Ami Kadir dalam diskusi kami.
Vespa di era itu bukan sekadar motor. Itu simbol status. Simbol kemakmuran kelas menengah terdidik.
Guru, dengan gajinya yang melimpah, masuk dalam kelompok elite itu. Punya daya beli. Punya gengsi. Kesejahteraan itu tentu bukan hadiah cuma-cuma. Bukan tanpa alasan.
Negara saat itu serius. Serius mencetak guru berkualitas. Paham betul pentingnya fondasi. Untuk menjadi guru SD saja, seleksinya ketat. Luar biasa ketat. Mereka dididik secara khusus. Di Sekolah Guru Atas (SGA). Lembaga legendaris.
Sistemnya? Tidak main-main. Asrama (boarding) penuh. Selama empat tahun. Gratis. Ditanggung penuh oleh negara. Disiplinnya tinggi. Kurikulumnya terpadu. Fokus membentuk guru profesional berkarakter.
Yang masuk? Bukan sembarang orang. Bukan mereka yang gagal tes di tempat lain. Tapi bibit-bibit unggul pilihan. Dari seluruh penjuru negeri. Yang terbaik. Yang paling potensial.
Mereka digembleng total. Dicetak menjadi pendidik sejati. Khusus untuk level SD. Fondasi paling krusial.
Sekarang? Zaman sudah berubah. Marwah guru terasa hilang. Menguap entah ke mana.
Profesi guru, terutama guru SD, dianggap tidak lagi prestisius. Kalah mentereng dibanding jadi dosen. Apalagi jadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
Ami Kadir bahkan mengakuinya. Saat lulus dari ITS dulu. Ia dihadapkan pada pilihan sulit: jadi guru atau dosen?. Ia memilih dosen. Mengapa? “Karena dosen itu lebih tinggi (statusnya) daripada guru,” katanya blak-blakan.
Pengakuan jujur yang menyiratkan betapa kuatnya bias status sosial itu. Bahkan ke kalangan terdidik.
Ada bias budaya. Setidaknya di Jawa, kata Ami Kadir. Masih memandang pegawai negeri sebagai kasta tertinggi. Jadi ASN itu ada rasa aman. Ada jaminan pensiun. Ada status terhormat di masyarakat.
Ini merusak segalanya. Merusak prioritas pilihan karier generasi muda.
Ami Kadir bercerita lagi. Tentang temannya. Punya anak perempuan brilian. Lulusan S3 (Doktor). Orang tuanya bangga setengah mati. Investasi pendidikan puluhan tahun. Terbayar lunas dengan gelar tertinggi.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Si anak memilih jalan hidup yang tak terduga. Mengejutkan. Ia memilih jadi ibu rumah tangga. Dan kini? Sukses besar berjualan nasi pecel di Jakarta.
Bukan pecel biasa, tentu saja. Ini pecel level S3. Inovatif. Pecelnya laris manis. Dikemas modern. Higienis. Jualan gaya hidup sehat. Harga per porsinya? Rp 100 ribu!. Fantastis. Dan laku keras.
Tapi orang tuanya tetap “gemes” (kesal). Bukan karena anaknya tidak sukses finansial. Jelas sukses. Tapi karena melihat ijazah S3 ‘hanya’ dipakai membungkus pecel. Apa maunya? Gelar doktor dianggap tidak ‘nyambung’. “Tidak pantas”.
Ini bukan soal pecelnya. Ini soal gengsi (prestise). Penyakit kita. Kultur kita masih sulit menerima. Bahwa kecerdasan S3 bisa diaplikasikan secara brilian di bidang kuliner. Atau bidang apapun.
Kultur kita lebih menghargai status formal ASN. Yang mungkin kerjanya santai. Ketimbang keterampilan berdagang. Berinovasi. Menciptakan lapangan kerja. Yang mungkin hasilnya jauh lebih besar. Dagang? “Rendah,”. “Gak prestise,”. Titik.
Akibat dari kultur gengsi yang salah kaprah ini? Kata Ami Kadir, input profesi guru menurun drastis. Orang-orang yang dianggap “berkualitas”—lulusan terbaik jarang sekali mau memilih jalan hidup sebagai guru.
Apalagi guru SD. Yang dianggap paling tidak prestise. “Coba bayangkan, lulusan S1 UI, S1 ITB, (mau) jadi guru SD?” tanyanya retoris. Hampir tidak mungkin.
Mereka diarahkan. Oleh orang tua. Oleh lingkungan. Untuk mengejar profesi yang lebih ‘bergengsi’. Yang gajinya (dianggap) lebih besar. Yang status sosialnya lebih tinggi di mata masyarakat.
Inilah akar masalahnya. Fondasi paling dasar dari “cetakan” generasi bangsa. “Kualitas kita makin turun, makin turun,” keluh Ami Kadir.
Isu utama masih soal kesejahteraan. Gaji guru (terutama non-ASN) banyak yang masih jauh dari layak. Ditambah beban administrasi yang makin berat. Makin tidak menarik.
Jika ‘raw input’ terbaik—anak-anak muda cerdas dan berpotensi—sudah tidak tertarik menjadi guru karena alasan gengsi dan kesejahteraan. Bagaimana mungkin pendidikan kita akan maju? Bagaimana ‘cetakan’ ini bisa menghasilkan produk berkualitas?
Dulu kita punya sistemnya. Dulu kita menghargai guru. Sayang, kini kita seperti kehilangannya. Kita kehilangan orientasi. Kita merusak ‘pabrik’ kita sendiri.
